Kabinet-kabinet pada
masa demokrasi Liberal
Kabinet
|
Masa
Jabatan
|
Program
Kerja
|
Hasil
Kerja
|
Kegagalan
|
Natsir
|
6
September 1950-18 April 1951
|
Ø
Meningkatkan keamanan dan ketertiban
Ø
Menguatkan konsolidasi, penyempurnaan
susunan pemerintahan.
Ø
Penyempurnaan angkatan perang
Ø
Memperjuangkan masalah Irian Barat
Ø
Memusatkan perhatian pada ekonomi
rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional
|
Ø
Memetakan politik luar negeri
Indonesia yang bebas aktif
Ø
Masuknya Indonesia menjadi anggota PBB
Ø
Dilaksanakannya perundingan masalah
Irian Barat dengan pihak Belanda
|
Gagalnya
perundingan dengan Belanda tentang masalah Irian Barat, mengakibatkan
munculnya mosi tidak percaya pada kabinet Natsir di parlemen
|
Sukiman
|
26 April 1951-3 April 1952
|
Ø
Penerapan tindakan tegas untuk menjaga
keamanan dan ketertiban.
Ø
Memperjuangkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat dengan memperbarui hukuman agrari untuk kesejahteraan
petani.
Ø
Mempersiapkan segala usaha utuk
pemilu.
Ø
Memperjuangkan Irian Barat dalam
wilayah Indonesia.
|
Ø
Banyaknya hambatan dalam kabinet
Sukiman membuat hasil kerja kabinet ini tidak maksimal.
Ø
Hambatnya, antara lain kondisi
keamanan negara yang belum stabil, adanya persetujuan antar berbagai elemen
politik, dan adanya permasalahan dengan politik luar negeri indonesia.
|
Kegagalan
kabinet ini, yaitu dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri, memihaknya
Indonesia kepada blok barat dengan menandatangani Mutual Security Act (MSA)
dengan pemerintah Amerika Serikat.
|
Wilopo
|
19
Maret 1952 – 2 Juni 1953
|
Ø
Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu
Ø
Meningkatkan taraf kemakmuran,
pendidikan, dan keamanan rakyat
Ø
Berusaha menyelesaikan masalah Irian
Barat, memperbaiki hubungan dengan Belanda, dan konsisten menjalankan politik
luar negeri yang bebas aktif
|
Kabinet
ini mengahadapi banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:
Ø
Munculnya sentimen kedaerahan akibat
ketidak puasan terhadap pemerintah
Ø
Adanya konflik di tubuh AD yang
mengakibatkan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952
Ø
Adanya Peristiwa Tanjung Morawah di
Sumatera Utara
|
Dengan
adanya hambatan tersebut, kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya dari
kelompok oposisi pemerintah bernama Sarekat Tani Indonesia dan di akhiri
dengan pengembalian mandat oleh Wilopo
|
Ali
Sastoroamidjodjo I
|
31
Juli 1953-24 Juli 1955
|
Ø
Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu
yang rencananya diadakan pada pertengahan tahun 1955
Ø
Mengatasi gangguan keamanan dan
pemberontakan diberbagai daerah
Ø
Mnelaksanakan politik luar negeri
Indonesia yang bebas aktif dan turut berperan dalm menciptakan perdsamaian
dunia
|
Ø
Disusunnya kerangka panita pelaksanaan
pemilu
Ø
Suksesnya pelaksanaan Konferensi Asia
Afrika
Ø
Membaiknya hubungan dengan China
|
Ø
Memperjuangkan Irian Barat kedalam
negara Indonesia
Ø
Munculnya pemberontakan diberbagai
daerah
Ø
Masih berlanjutnya konflik di tubuh AD
yatiu bdengan mundurnya A. H. Nasution yang digantikan oleh Bambang Sugeng
|
Burhanuddin
Harahap
|
12
Agustus 1955-3 Maret 1956
|
Ø
Memerintahkan polisi militer untuk
menangkap Mr. Djody Gondokusumo atas kasus korupsi Depatemen Kehakiuman
Ø
Melaksanakan pemilu secara baik,
maksimal, dan secepat mungkin
Ø
Mengangkat kembali A. H. Nasution
sebagai KSAD pada 28 Oktober 1955
|
Ø
Diselanggarakannya pemilu tahun 1955
Ø
Dibubarkannya Uni Indonesia-Belanda
Ø
Berhasilnya menentukan sistem parlemen
Indonesia
|
Banyaknya
perseteruan antara para pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen
menjadi deadlock
|
Ali
Sastroamidjodjo II
|
24
Maret 1956 - 14 Maret 1957
|
Ø
Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke
Indonesia
Ø
Mempercepatnya proses pembentukan
daerah otonom di Indonesia
Ø
Meningkatnya kesejahteraan kaum buruh
dan pegawai negeri serta menyehatkan dan menyeimbangkan anggaran belanja dan
keuangan negara
Ø
Mengetahui sistem ekonomi kolonial
menjadi sistem ekonomi nasional
|
Ø
Ditandatanganinya undang-undang
pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno
Ø
Beralihnya perusahaan Belanda menjadi
milik warga Tionghoa
Ø
Kepentingan Belandan diperlakukan
sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia
|
Munculnya
sentimen anti-Cina dalam masyarakat, munculnya kekecewaan pemerintah pusat,
tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan banyaknya partai politik, dan
munculnya gerakan separatis di berbagai daerah
|
Djuanda
(Kabinet Karya)
|
9
April 1957 – 10 Juli 1959
|
Ø
Pembentukan dewan nasional
Ø
Normalisasi keadaan Republik
Ø
Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan
pembatalan hasil KMB
Ø
Memperjuangkan kembali Irian Barat ke
wilayah Indonesia
Ø
Mempercepat dan mengintensifkan
program pembangunan
|
Ø
Dibentuknya dewan Nasional untuk
menampung aspirasi rakyat yang tergabung dalam nonpartai
Ø
Pembersihan pejabat-pejabat yang
melakukan korupsi
Ø
Dilaksanakannya konsolidasi dengan
daerah-daerah yang melakukan pemberontakan dengan tujuan agar dapat
menormalisasi keamanan negara
Ø
Ditetapkannya peraturan kelautan yang
tertuang dalam Deklarasi Djuanda tanggal 13 desember 1957. Hal itu merupakan
bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah
teritotial laut Indonesia
|
Terjadi
banyak pemberontakan sparatis didaerah-daerah
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar