Minggu, 07 Juli 2013

Kabinet-kabinet pada masa demokrasi Liberal


Kabinet-kabinet pada masa demokrasi Liberal

Kabinet
Masa Jabatan
Program Kerja
Hasil Kerja
Kegagalan
Natsir
6 September 1950-18 April 1951
Ø  Meningkatkan keamanan dan ketertiban
Ø  Menguatkan konsolidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan.
Ø  Penyempurnaan angkatan perang
Ø  Memperjuangkan masalah Irian Barat
Ø  Memusatkan perhatian pada ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional
Ø  Memetakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
Ø  Masuknya Indonesia menjadi anggota PBB
Ø  Dilaksanakannya perundingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda
Gagalnya perundingan dengan Belanda tentang masalah Irian Barat, mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya pada kabinet Natsir di parlemen
Sukiman
26  April 1951-3 April 1952
Ø  Penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Ø  Memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbarui hukuman agrari untuk kesejahteraan petani.
Ø  Mempersiapkan segala usaha utuk pemilu.
Ø  Memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia.
Ø  Banyaknya hambatan dalam kabinet Sukiman membuat hasil kerja kabinet ini tidak maksimal.
Ø  Hambatnya, antara lain kondisi keamanan negara yang belum stabil, adanya persetujuan antar berbagai elemen politik, dan adanya permasalahan dengan politik luar negeri indonesia.
Kegagalan kabinet ini, yaitu dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri, memihaknya Indonesia kepada blok barat dengan menandatangani Mutual Security Act (MSA) dengan pemerintah Amerika Serikat.
Wilopo
19 Maret 1952 – 2 Juni 1953
Ø  Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu
Ø  Meningkatkan taraf kemakmuran, pendidikan, dan keamanan rakyat
Ø  Berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, memperbaiki hubungan dengan Belanda, dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif
Kabinet ini mengahadapi banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:
Ø  Munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidak puasan terhadap pemerintah
Ø  Adanya konflik di tubuh AD yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952
Ø  Adanya Peristiwa Tanjung Morawah di Sumatera Utara
Dengan adanya hambatan tersebut, kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi pemerintah bernama Sarekat Tani Indonesia dan di akhiri dengan pengembalian mandat oleh Wilopo
Ali Sastoroamidjodjo I
31 Juli 1953-24 Juli 1955
Ø  Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada pertengahan tahun 1955
Ø  Mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan diberbagai daerah
Ø  Mnelaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan turut berperan dalm menciptakan perdsamaian dunia
Ø  Disusunnya kerangka panita pelaksanaan pemilu
Ø  Suksesnya pelaksanaan Konferensi Asia Afrika
Ø  Membaiknya hubungan dengan China
Ø  Memperjuangkan Irian Barat kedalam negara Indonesia
Ø  Munculnya pemberontakan diberbagai daerah
Ø  Masih berlanjutnya konflik di tubuh AD yatiu bdengan mundurnya A. H. Nasution yang digantikan oleh Bambang Sugeng
Burhanuddin Harahap
12 Agustus 1955-3 Maret 1956
Ø  Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Djody Gondokusumo atas kasus korupsi Depatemen Kehakiuman
Ø  Melaksanakan pemilu secara baik, maksimal, dan secepat mungkin
Ø  Mengangkat kembali A. H. Nasution sebagai KSAD pada 28 Oktober 1955
Ø  Diselanggarakannya pemilu tahun 1955
Ø  Dibubarkannya Uni Indonesia-Belanda
Ø  Berhasilnya menentukan sistem parlemen Indonesia
Banyaknya perseteruan antara para pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen menjadi deadlock
Ali Sastroamidjodjo II
24 Maret 1956 - 14 Maret 1957
Ø  Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke Indonesia
Ø  Mempercepatnya proses pembentukan daerah otonom di Indonesia
Ø  Meningkatnya kesejahteraan kaum buruh dan pegawai negeri serta menyehatkan dan menyeimbangkan anggaran belanja dan keuangan negara
Ø  Mengetahui sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional
Ø  Ditandatanganinya undang-undang pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno
Ø  Beralihnya perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa
Ø  Kepentingan Belandan diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia
Munculnya sentimen anti-Cina dalam masyarakat, munculnya kekecewaan pemerintah pusat, tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan banyaknya partai politik, dan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah
Djuanda (Kabinet Karya)
9 April 1957 – 10 Juli 1959
Ø  Pembentukan dewan nasional
Ø  Normalisasi keadaan Republik
Ø  Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan hasil KMB
Ø  Memperjuangkan kembali Irian Barat ke wilayah Indonesia
Ø  Mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan
Ø  Dibentuknya dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat yang tergabung dalam nonpartai
Ø  Pembersihan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi
Ø  Dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan dengan tujuan agar dapat menormalisasi keamanan negara
Ø  Ditetapkannya peraturan kelautan yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda tanggal 13 desember 1957. Hal itu merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritotial laut Indonesia
Terjadi banyak pemberontakan sparatis didaerah-daerah

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar